Jateng7.com.SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Pasalnya, ada beberapa pertimbangan yang membuat tenaga honorer tetap dibutuhkan, khususnya di tingkat provinsi.
Ganjar menilai aturan dari KemenPAN-RB tersebut sangat tergesa-gesa.
“Aturan penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB dinilai tergesa-gesa,” terangnya, (12/9/2022).
“Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai, maka saran saya di-review dahulu,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menyebut penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan pengembangan SDM karena nantinya beban yang sudah ada akan bertambah.
Kemudian, Ganjar juga menyoroti bahwa beralih dengan memanfaatkan teknologi tidak secepat membalikkan telapak tangan.
Menurut dia, harus ada persiapan SDM agar mereka multitalenta jika memang akan melaksanakannya.
Selanjutnya, Ganjar juga memberikan saran kepada MenPAN-RB Azwar Anas.
Ganjar meminta untuk menyelesaikan persoalan honorer dengan melihat pada pengalaman yang sudah bertahun-tahun.
Dia meminta untuk mengubah testingnya dan tidak lagi menggunakan model testing potensi akademik tetapi melihat pada skill.
Selain itu, ia juga menyarankan untuk memberikan reward kepada ASN yang sudah bekerja dengan baik.
Serta memecat ASN yang terjerat kasus narkoba, korupsi, asusila, dan sebagainya.
Per September 2022 sendiri, jumlah ASN di Provinsi Jateng mencapai 46.885 orang.
Mereka terdiri atas PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK guru 9.284 orang; PPPK kesehatan 357 orang; dan PPPK penyuluh pertanian 53 orang.(Jateng7.com./sbr hms Pemprov Jateng).
Comment